NARASISULTRA.ID, KONUT- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah (Setda) melakukan sosialisasi Implementasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2024. Pada Selasa 14 Mei 2024 lalu.
Tujuan dari Kegiatan tersebut yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik terintegrasi, kinerja tinggi, bebas dan bersih kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan berpegang teguh nilai-nilai dasar, dan juga kode etik aparatur negara.
Kabag Ortala Ahmad Sukanto Thayeb menuturkan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai good government, serta melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur.
“kami melakukan suatu kegiatan yang namanya sosialisasi monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terkait masalah Geberal dan tematiknya di lingkup Pemda Kabupaten Konawe Utara,” Ungkapnya
Lanjut Ahmad Sukanto Thayeb menjelaksan pada hakekatnya kegiatan ini bertumpu kepada penjabaran dari pada isi dan misi serta Prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab visi strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional yaitu mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap implementasi reformasi demokrasi nasional tahun 2020-2024 dengan tujuan
1. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi yang. 2. mendapatkan implementasi reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
3. mendapatkan implementasi reformasi birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang strategis dalam pemerintahan
Adapun sasarannya yaitu ada dua:
1. Sasaran terhadap strategis reformasi birokrasi atau terdiri dari dua, yaitu aspek Element yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas kelembagaan tatalaksana cara kerja strategi serta sistem regulasi dalam pemerintahan.
2. Aspek soft Element, terciptanya budaya demokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional berkaitan dengan budaya demokrasi yang profesional dan mengedepankan nilai orientasi pelayanan akun tabel harmonis kompeten loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Adapun proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Yakni terdiri dari dua bagian yaitu, reformasi birokrasi tematik, iyalah kita mulai dari Hilir Terus. Kedua reformasi di lokasi general atau barang yang mana penjelasan dari tematik yaitu mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional sedangkan jenderalnya adalah memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah,” Terangnya
Selain itu, Sukanto juga menyebutkan bahwa ada beberapa sasaran yang akan dicapai meliputi dua. Pertama terciptanya tata kelola pemerintahan digital dan yang lincah kolaboratif dan akuntabel.
Kedua, Budaya birokrasi berakhlak dengan sisten yang profesional
Sedangkan untuk penjelasan dari pada reformasi birokrasi tematik terdiri dari 5 sasaran yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, diketahui khasiat administrasi pemerintah, peningkatan pengamatan produk dalam negeri, dan penekanan inflasi.
Kegiatan ini melibatkan 25 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Lingkup Pemda Konut serta tim penilai dari pihak inspektorat. Adapun yang di lakukan yakni memonitoring dan mengevaluasi ASN untuk mengetahui tingkat kedisipilnan dalam melaksanakan suatu kegiatan di wilayah kerja masing-masing.(bsl/b)
