BERITA SULTRAHEADLINEKONAWE UTARAPeristiwa

Pasca Kerusuhan Di PT Askon, Forkopimda Konut Lakukan Anev Kamtibmas

6
×

Pasca Kerusuhan Di PT Askon, Forkopimda Konut Lakukan Anev Kamtibmas

Sebarkan artikel ini
Bupati Konawe Utara, H.Dr.H.Ikbar, SH, MH Bersama Wakilnya, H.Abuhaera dan unsur forkopimda saat terjun langsung di PT ASKON untuk berdiskusi bersama masyarakat. (Foto: Istimewa)

NARASISULTRA.ID, KONUT- Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe Utara lakukan rapat koordinasi terkait analisa dan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca konflik antara PT.Askon/Banko Resources dengan masyarakat Matarape serta masyarakat di wilayah Kecamatan Wiwirano, Landawe dan Langgikima.

Rakor Forkopimda yang berlangsung di balai Kecamatan Langgikima tersebut, dihadiri Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, Wakil Bupati Konut  H.Abuhaer, Anggota DPRD Konut, Kapolres Konawe Utara AKBP Dr. Rico Fernanda, Dandim 1430 Konut, Letkol Kav Kuswara, serta Kepala Pos Binda Konawe Utara Muh. Nur Hidayat Upik, para Camat, Lurah, pihak perusahaan dan tokoh masyarakat lingkup wilayah pertambangan.

Bupati Konawe Utara, Dr.Ikbar, menghimbau seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Ikbar juga mengingatkan kepada para kepala desa dan tokoh masyarakat agar berperan aktif sebagai cooling system di wilayah masing-masing, agar cepat meredam potensi konflik.

Sementara,  Kapolres Konawe Utara, AKBP Rico Fernanda menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga situasi Kamtibmas. Karena, setiap persoalan yang mengandung unsur tindak pidana akan ditangani melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

AKBP Dr. Rico Fernanda juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media social, informasi yang diterima hendaknya terlebih dahulu disaring dan diverifikasi sebelum dibagikan kepada orang lain guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memperkeruh suasana.

Pihaknya menilai konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkar tambang masih memiliki potensi menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak ditangani secara menyeluruh, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya isu kompensasi debu/ persoalan lahan, serta isu keberadaan tenaga kerja asing.

AKBP Dr.Rico Fernanda menuturkan, agar mengantisipasi potensi gangguan susulan, aparat TNI-Polri akan terus melakukan deteksi dini melalui peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, termasuk monitoring serta penggalangan terhadap kepala desa dan tokoh masyarakat.

Diharapkan rakor anev kambtibmas forkopimda konawe utara dapat melahirkan solusi nyata untuk warga lingkar tambang Konawe Utara.(Bsl/b)