NARASISULTRA.ID, JAKARTA- Bupati Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin hadir langsung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat eselon 1 di Ruang Rapat Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) Jakarta, Senin, (17/1/2024).
Kehadiran Bupati dua periode itu di Kemenko PMK yakni membahas terkait penuntasan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), terhadap korban bencana banjir pada 2019 lalu.
Yang mana, Ruksamin membahas terkait perpanjangan waktu penggunaan dana hibah rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Konawe Utara. Rapat ini merupakan kelanjutan dari surat resmi Bupati Konawe Utara nomor: 300.2/5284/ tanggal 20 Desember 2023.
Diketahui, Rakor tersebut dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, Sorni Paska Daeli, dan dihadiri Deputi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB, Dirjen Anggran Kemenkeu, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Politik, Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pada kesempatan itu juga, Ketua DPW PBB Sultra itu memaparkan laporan terkait hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2023 di wilayahnya.
Di tahun 2023, Pemda Konut berhasil menggondol dana hibah sebesar 53 Miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dana tersebut dialokasikan untuk Pembangunan Huntap sebanyak 628 unit senilai 31 M, rekonstruksi jalan sebesar 1.6 M, dan pembangunan 10 unit jembatan senilai 20.1 M.
“Alhamdulillah pembangunan jalan dan jembatan mencapai 100 persen realisasi, dan saat ini pembangunan Huntap baru mencapai 58 persen dari target 628 unit, dan saat ini baru terbangun 363 unit telah berhasil dibangun. Dan 265 unit masih dalam proses,”tutur Ruksamin menjelaskan.
Ruksamin berharap perpanjangan waktu penggunaan Dana Hibah rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya dapat diperpanjang.
“Jika masih diberikan kesempatan, saya tidak butuh 12 bulan, saya hanya butuh 6 bulan. Saya akan pimpin langsung pembangunan ini,”pungkasnya.
Sementara, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, Sorni Paska Daeli, menuturkan bahwa hasil tindak lanjut perpanjangan penggunaan anggaran masih menunggu hasil koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait.(Bsl/a)
