NARASISULTRA.ID, KONUT- Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kembali bergerak, Rabu (18/2/2026), Bupati Konawe Utara, Ikbar, secara resmi melantik puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di Gedung Laika Konasara.
Pelantikan tersebut mencakup rotasi, pejabat yang tetap pada posisi sebelumnya, hingga penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). Prosesi berlangsung khidmat, disaksikan unsur pimpinan daerah dan tamu undangan yang memenuhi ruang acara.
Bupati Ikbar menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. la menyebut, jabatan yang diemban adalah amanah besar yang disertai sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
“Ini bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah penerimaan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual,” tegasnya.
Ikbar menjelaskan, seluruh proses mutasi dan rotasi telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Pelantikan tersebut telah memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 09435-R/AK.02.03-SD/F/2026 tertanggal 10 Februari 2026.
la juga mengungkapkan bahwa rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi terhadap 19 pejabat, serta evaluasi kinerja terhadap dua pejabat lainnya, yang turut mendapat persetujuan teknis BKN Nomor 09431-R/AK.02.03-SD/2026.
Ketua DPW PBB Sultra itu menaruh perhatian khusus pada kedisiplinan para pejabat yang dilantik. la bahkan menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencatat pejabat yang tidak hadir tanpa alasan jelas.
“Jabatan bukan penghargaan personal. Ini tanggung jawab besar membawa nama pemerintah daerah, negara, dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat daerah merupakan representasi pemerintah di mata publik. Cara berbicara, melayani, hingga mengambil keputusan akan menjadi tolok ukur kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Di mata masyarakat, saudara adalah pemerintah itu sendiri. Sikap dan keputusan saudara mencerminkan hadir atau tidaknya negara,” katanya.
Bupati juga mengingatkan bahwa esensi jabatan adalah melayani, bukan dilayani. Kantor pemerintah harus menjadi ruang yang ramah dan solutif bagi masyarakat.
“Rakyat harus menemukan solusi, bukan kesulitan, ketika datang ke kantor pemerintah,” tegasnya.
Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Ikbar berpesan agar menjadikan nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman kerja, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
la menekankan pentingnya pola kerja berbasis sistem, data, dan teknologi di era birokrasi modern.
“ASN harus bekerja dengan pengetahuan, bukan kebiasaan. Pemerintah hari ini menuntut kecepatan, sistem yang rapi, data yang akurat, dan pemanfaatan teknologi,” tandasnya.(Bsl/b)
